Indicators on agus joko You Should Know
Indicators on agus joko You Should Know
Blog Article
to Anyone Share the most effective from the Jakarta Article with pals, family members, or colleagues. For a subscriber, you can gift three to 5 articles or blog posts each month that any individual can read—no subscription desired! Log in
“Hence, by auditing the finances, efficiency, and some other good reasons to analyze sure aspects, we are accessing which control method and threat assessment from the ongoing method had been getting stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, said in the course of an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Prevention” televised right here on Tuesday.
Mantan Sekretaris Kabinet period Joko Widodo ini, juga menimbang perlunya peningkatan di sektor teknologi dan transparansinya. Bahkan dia meyakini kalau sektor teknologi dibenahi, akan sangat menunjang untuk terealisasinya keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
While using the election in the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair from the UN IAAC, Indonesia can outstand and lead into the enhancement plus the facilitation of supervisory cooperation in establishments under the UN. Also, Indonesia can even have a role in making certain administration compliance with the effects of supervision and recommendations from other oversight bodies.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan details pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Naturalisasi pemain sepakbola Indonesia menjadi isu yang akhir-akhir ini santer diperbincangkan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba ada satu pemain Timnas Malaysia mengaku ket
“We also play a job during the investigation system, repressive prosecution in the condition’s reduction calculation, as well as the provision of professional testimony at trial.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.
IDI generates Worldwide Public Goods on a number of topics relevant into the do the job of SAIs. These publications follow a strict protocol of high quality assurance and are freely accessible to all.
Commonly, the requests are from legislation enforcement officers adopted up from BPK’s investigation or their own investigation,” Pramono highlighted.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
“The PDI-P accepted Agus's nomination as he had vowed to maintain the TNI neutral,“ Tubagus mentioned, noting that picking a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was in step with check here the prevailing regulations.